TRANSPARANSI ANGGARAN DKI TELAH BERJALAN SEJAK BTP MENJADI GUBERNUR
Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa disebut KPK menilai DKI Jakarta adalah salah satu daerah yang sistem anggarannya telah transparan saat Basuki Tjahaja Purnama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebab, pada saat itu anggaran yang janggal dapat diketahui atau terdeteksi.
Jakarta sebenarnya sudah transparan waktu zaman BTP. Dia bisa tau loh kenapa anggaran ini muncul, yang tiba-tiba dikeluarkan anggaran GPS, ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta Teater, Jl. MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat.
Menurut Wak. ketua KPK Alex dalam penyusunan anggaran suatu daerah yang diperlukan adanya e-planning dan e-budgeting. Hal itu diartikan untuk meminimalisir negosiasi yang berujung penyelewengan dana atau penggelapan dana. Maka pentingnya e-planning dan e-budgeting, kita semua harapkan penyusunan anggaran dapat transparan.
Masyarakat bisa ikuti, Kita dorong e-budgeting karena agar proses negosisasi berujung pada perencanaan yang bisa diselewengkan itu dapat dihindari. Alex kemudian menyoroti daerah-daerah lain yang anggaran daerahnya transparan. Saya pikir semua daerah yang cukup bagus atau transparansi anggarannya diantaranya Surabaya, Semarang, Makassar.